Peluang dan Tantangan Indonesia Mandiri Listrik Hijau

Oleh: Agus Djoko Ismanto


Sumber energi listrik Indonesia dapat sepenuhnya hijau. Kebutuhan energi terbarukan dapat dipenuhi dari hutan Indonesia yang terpelihara dengan baik. Pelajaran dapat diambil dari karya anak bangsa yang pada tahun 2012 dinyatakan sebagai Karya Inovasi Prospektif oleh Kemenristek. Sebuah inovasi yang mengubah keserakahan terhadap hutan menjadi kesejahteraan. Jika masyarakat pedalaman mampu mewujudkannya, mengapa pemerintah tidak mampu?

Kementerian ESDM melaporkan bahwa potensi pembangkit listrik tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan mendekati 75.000 MW, lebih dari dua kali lipat proyek strategis nasional pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW. Tiga wilayah terbesar pemilik potensi energi listrik terbarukan adalah Papua (30 persen), Kalimantan (28 persen), dan Sumatera (21 persen) dari total potensi nasional.

Ketiga pulau tersebut merupakan daerah yang masih memiliki kawasan hutan yang luas yang menjadi wewenang Kementerian LHK. Pertanyaannya adalah apakah dua kementerian ini sudah sepakat untuk menghijaukan sumber energi listrik Indonesia? Atau membiarkan potensi lenyap ditelan masa.

Luas lahan berhutan Indonesia adalah 94,1 juta ha setara dengan 50,1 persen luas daratan, sebagian besar (92,3 persen) merupakan hutan negara seluas 86.9 juta ha. Penguasaan oleh negara seharusnya dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menggerakkan potensi ini menjadikan Indonesia mandiri dalam sumber energi hijau yang tak pernah akan habis. PLTA dapat menjadi pilihan prioritas untuk kemandirian energi dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya yang mempunyai ketergantungan teknologi impor.

Penguasaan hutan oleh negara menyisakan persoalan yang menyebabkan status pengelolaan hutan negara menjadi lemah. Hal ini terjadi karena bersifat non-eksklusi, tidak ada pengecualian atas siapa yang berhak mengambil manfaat dari hutan sehingga tidak ada insentif perilaku yang bertanggung jawab secara akuntabel dan penegakan aturan atas penyimpangan akibat benturan kepentingan.

Konflik kepentingan

Persoalan terbesar adalah bagaimana konflik kepentingan dapat dikelola agar menjadi optimal. Konflik kepentingan terjadi tidak hanya antar-kementerian yang sering disebut sebagai ego sectoral, tetapi juga kepentingan-kepentingan para penyelenggara negara, pengusaha dan aktor-aktor lain dalam industri energi, industri kehutanan, serta pangan, properti dan lainnya. Sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.

Inovasi yang dipelopori oleh Dr Hunggul YSH Nugroho yang mengubah sikap negatif orang-orang terhadap hutan menjadi positif sehingga menimbulkan kesadaran nyata tentang manfaat hutan untuk kesejahteraan. Orang-orang yang biasanya saling berkompetisi mengambil manfaat dari hutan dapat bersatu mewujudkan tujuan yang sama yaitu kemandirian energi listrik. Inovasi Dr Hunggul menggunakan listrik mikrohidro sampai dengan tahun 2020 telah diterapkan di 26 lokasi di tujuh provinsi di Indonesia.

Tantangan pertama bagi Indonesia adalah menyatukan tujuan, dapatkah pemerintah atau penyelenggara negara membulatkan tekad mewujudkan Indonesia mandiri energi bersih. Tarik-menarik kepentingan di sektor produsen energi, tarik-menarik kepentingan terhadap hutan, dan keberpihakan para penyelenggara negara terhadap kemandirian energi adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Banyak pihak yang masih menginginkan energi fosil dipertahankan, banyak pihak yang menginginkan hutan terus dikonversi. Pekerjaan rumah harus diselesaikan secepatnya, terlambat mengambil keputusan, maka hilanglah potensi untuk mandiri dan bersih.

Konflik kepentingan yang terjadi atas lahan hutan di berbagai lokasi sedikit banyak menggambarkan konflik kepentingan atas hutan yang terjadi secara umum. Ada kepentingan menebang pohon, pertambangan, pembukaan lahan untuk pertanian, perambahan, dan lain-lain, kecuali kepentingan untuk memproduksi listrik yang tidak terpikirkan.

Fenomena konflik kepentingan atas lahan hutan adalah nyata adanya. Diperlukan kemampuan untuk membangun kesadaran tentang adanya kepentingan bersama atas fungsi hutan, adanya ancaman bersama yang timbul dari perilaku kompetitif para pihak, dan kesadaran untuk mengubah ancaman menjadi perilaku kemanfaatan bersama.

Proses-proses negosiasi perlu dilakukan untuk menghasilkan penataan ruang untuk melayani kepentingan-kepentingan secara optimal. Sebuah pendekatan yang mengubah keserakahan (maksimalisasi) menjadi kesejahteraan bersama (optimalisasi).

Kelemahan karakter pengelolaan hutan negara disikapi dengan membuat peraturan desa yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan ruang berupa lahan hutan di kampung. Sifat non-eksklusi yang melekat pada hutan negara diubah dan dilekatkan hak eksklusi, dengan mengatur mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Model ini yang perlu diterapkan dalam manajemen hutan negara, baik hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, maupun konsep-konsep hutan kemasyarakatan.

Sudah sering diucapkan bahwa salah satu fungsi utama hutan adalah sebagai pengatur tata air, tetapi adakah laporan-laporan pertanggungjawaban pemerintah atau para pengelola hutan yang menyampaikan capaian kinerja tata air ini?

Tanpa menjadikan tata air sebagai indikator kinerja, maka kata-kata itu hanya bujuk rayu semata, PHP belaka. Langkah besar pemerintah harus didahului dengan menjadikan tata air sebagai indikator kinerja pengelolaan hutan dan indikator bagi pemangku wilayah baik kabupaten maupun provinsi.

Penegakan hukum

Kesepakatan apa pun, aturan apa pun tidak akan bermanfaat jika tidak ada penegakan terhadap aturan itu sendiri. Masyarakat di Kampung Sengang-Katimbang, Kayubiranga, dan Na’na membangun infrastruktur dan mekanisme penegakan aturan yang secara konsisten dilaksanakan.

Penegakan hukum pada tingkat nasional perlu belajar dari kampung sehingga tata ruang dapat diimplementasikan dengan konsisten, pengelolaan hutan dijalankan secara benar.

Pemerintah perlu membangun instrumen-instrumen penegakan hukum secara memadai, monitoring melalui satelit sudah bukan barang mahal lagi, terlebih lagi untuk kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia dalam mencapai kemandirian energi yang hijau bersih.

Lebih dari itu yang tidak boleh diabaikan, pentingnya membangun ruang komunikasi terbuka dengan para pihak, terutama masyarakat di sekitar lokasi pembangkit listrik terkait dengan bagaimana menjaga kelestarian ekosistem secara bersama-sama. Dengan demikian, pilihan pada listrik mikrohdro sungguh berorientasi pada kesejahteraan bersama.



Agus Djoko Ismanto Senior Advisor on Environmental Sustainability.


Media : Kompas.id

Date : 25 March 2021

Link : https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/25/peluang-dan-tantangan-indonesia-mandiri-listrik-hijau/?utm_source=bebasakses_kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sharinglink